Dianggap Politikus Berjubah Penegak Hukum, Abraham Diminta Mundur
jpnn.com - JAKARTA - Perseteruan antara Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dengan Ketua KPK Abraham Samad tengah menjadi sorotan masyarakat. Direktur Eksekutif Point Indonesia Karel Susetyo mengatakan bahwa perseteruan ini bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menilai kinerja KPK selama ini. Terutama tentang penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka.
Ya, siang tadi, Hasto membeberkan bagaimana Abraham Samad melobi politisi PDIP agar bisa menjadi cawapres pendamping Jokowi. Menurut Karel, jika pertemuan itu benar-benar terjadi, maka Abraham Samad sudah melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya.
“Abraham Samad yang selama ini terkesan teguh dalam penegakan hukum justru sebaliknya adalah seorang politikus. Politikus yang berjubah penegak hukum,” kata Karel, Kamis (22/1/2015).
Kata Karel, jika memang benar Abraham adalah politisi yang duduk sebagai pimpinan lembaa penegak hukum, maka bisa jadi KPK sudah tercemar kepentingan politik sang ketua.
“Sudah sepantasnya pemerintah dan DPR meminta pertanggung jawaban dari Abraham dengan mengundurkan diri dari KPK,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Karel, apa yang sudah dilakukan sang ketua sudah mencermakan kehormatan institusi KPK. “Abraham tak layak lagi memimpin KPK,” ujarnya.
Kamis (22/1) siang, Hasto menggelar jumpa pers membeberkan sepak terjang Abraham Samad jelang Pilpres. Menurut Hasto Abraham Samad kerap menggalang lobi ke petinggi PDI Perjuangan, supaya bisa ditunjuk menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo. Bahkan, Hasto mengaku pernah bertemu dengan Abraham di Apartemen Capital Residence, SCBD. (mas)
JAKARTA - Perseteruan antara Plt Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dengan Ketua KPK Abraham Samad tengah menjadi sorotan masyarakat. Direktur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen
- BKN Sebut Pengumuman Kelulusan PPPK Teknis & Nakes Hampir Tuntas, Guru Kapan?