Dianggap Tak Bisa Penuhi Syarat, Ini Jawaban PT Jakarta Monorail

Pada bagian akhir surat, PT JM menjelaskan besaran jaminan itu dibahas secara detail oleh tim pemprov, PT JM, dan wakil tim konsultan Bappenas pada 28 Februari 2014. Dalam pertemuan tersebut, disepakati kisaran jaminan 1 persen hingga 5 persen. Kesepakatan itu juga sudah diserahkan ke pemprov.

Sementara itu, rencana pemprov menghentikan proyek monorel mendapat sorotan dari mantan Gubernur DKI Sutiyoso. Sebagai penggagas, dia berharap proyek tersebut bisa dilanjutkan kembali. Dia mengatakan, dua pihak harus duduk bersama. ”Dulu saya yang gagas, lalu zaman Fauzi Bowo mandek. Terus, Pak Jokowi sudah berinisiatif melanjutkan, masa zaman Ahok mandek lagi,” ujarnya kemarin.

Gagasan pembangunan monorel menjadi cetak biru rencana pengembangan transportasi makro pada 2005. Jaringan transportasi makro di DKI adalah busway, MRT, water way, dan monorel. ”Ini harus saling terintegrasi satu sama lain, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. MRT sekarang sudah dikerjakan, seharusnya monorel juga sudah jalan,” kata dia.

Soal tarik-ulur penyediaan lahan untuk depo, Bang Yos –sapaan akrab Sutiyoso– menuturkan, Pemprov DKI seharusnya menyediakan lahan. Sebab, sebagai penguasa aset negara, pemerintah DKI mesti memberikan kemudahan. ”Pemprov harus memfasilitasi lahan depo, ya dicariin,” ungkapnya.

Menyinggung sikap pemprov yang meragukan kemampuan finansial PT JM untuk membiayai proyek tersebut, Bang Yos menilai sikap pemprov terbilang tidak masuk akal. PT JM, lanjut dia, merupakan perusahaan asal Tiongkok. ”Saya yakin perusahaan itu mampu. Duitnya banyak sekali itu,” ucap dia.

Bang Yos menambahkan, moda transportasi jenis monorel sudah menjadi pilihan utama di negara-negara lain. Di antaranya, Tiongkok, Malaysia, Bangkok, dan Filipina. Karena itu, Jakarta juga harus menjadikan moda tersebut sebagai pilihan untuk mengurai kemacetan.

Dihubungi terpisah, Ketua DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta) Edi Nursalam menjelaskan, kelanjutan proyek itu memang harus diperjelas. Kalau proyek tersebut digantung, iklim investasi bisa ikut terganggu. Situasi itu bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap pemprov. Mereka bakal khawatir mendapat perlakuan tidak pasti juga bila ingin berinvestasi. ”Karena kita ajak orang kerja sama, kita undang, tapi kita nggak kasih fasilitas. Lama-lama kan jadi nggak kondusif juga kalau begitu,” ungkapnya.

Menurut Edi, soal tata ruang sebetulnya urusan mudah. Izin ketataruangan itu merupakan wewenang pemprov yang bisa saja diberikan kapan pun. Karena itu, alasan pemprov soal tata ruang dan kemampuan finansial PT JM terkesan dicari-cari. Dia juga menilai pemutusan kerja sama itu bakal merugikan pemprov. ”Karena denger-denger, kalau itu diputus, Pemprov DKI harus bayar Rp 200 sampai Rp 300 miliar,” terang dia. (bad/co1/hud)