Dianggap Tak Netral, Ketua KPU Kapuas Dilapor ke DKPP
Selasa, 22 Januari 2013 – 21:15 WIB

Dianggap Tak Netral, Ketua KPU Kapuas Dilapor ke DKPP
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kini tengah memproses aduan terkait dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas, Kalimantan Tengah, Novita yang dilaporkan tidak netral dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. Makanya, Andi Asrun meminta DKPP segera memberhentikan Novita sebagai ketua KPUD Kapuas lantaran dinilai tidak layak lagi memimpin lembaga pemilu. Alasannya, dengan posisi yang dijabat Novita rawan terjadinya konflik kepentingan. "Kami bersama kawan-kawan melaporkan Novita ke DKPP agar diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pinta Andi Asrun.
Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan sidang DKPP baru memasuki tahap pertama dengan mendengarkan materi dari penggugat. "Tapi tergugat (Novita) tak datang, makanya kami akan menjadwalkan ulang untuk mendengarkan tergugat. Alasan tidak hadir karena sedang mempersiapkan pemungutan suara ulang (PSU)," kata Nur Hidayat Sardini kepada JPNN, Selasa (22/1).
Sementara itu, Andi Asrun selaku kuasa hukum yang mengadukan Novita ke DKPP mengatakan Novita dinilai tidak netral dan tidak memiliki independensi sebagai ketua KPUD. Tudingan ini didasari atas dugaan suami Novita menjadi tim sukses salah satu pasangan kandidat di Pilkada Kapuas sehingga dalam menjalankan tugasnya mengabaikan laporan masyarakat.
Baca Juga:
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kini tengah memproses aduan terkait dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kapuas,
BERITA TERKAIT
- Sengketa PSU Pilkada Banggai, Penjelasan Bawaslu Soal Sumbangan ke Masjid Disorot
- Versi IndoStrategi, Abdul Mu'ti Jadi Menteri dengan Nilai Performa Tertinggi
- PKS Instruksikan Kader di Pos Menteri & Kepala Daerah Menyukseskan Program Prabowo
- Kasus Rekayasa Penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan Diadukan ke Bawaslu RI
- Dirja Pastikan KPU DKI Telah Kembalikan Sisa Hibah Rp 448 Miliar kepada Pemprov
- Rapat Bareng Menhan, Legislator Ungkit Utang Triliunan TNI AL