Dibentuk Badan Geopark Kaldera Danau Toba tapi Anggaran tak Jelas

jpnn.com - MEDAN – Pemprov Sumut telah membentuk Badan Pelaksana Dan Kelompok Pakar Geopark Kaldera Toba (BPKP-GKT). Hanya saja, anggaran untuk badan itu belum jelas. 

Anggota Dewan Pakar BPKP-GKT, Prof Dr Polin LR Pospos mengatakan bahwa pembentukan badan ini merupakan langkah maju dan strategis sebagai upaya menjadikan Danau Toba bisa masuk daftar Taman Dunia atau Global Geoprak Network (GGN) UNESCO. Namun badan ini harus didukung dengan pendanaan dan fasilitas yang memadai untuk meyakinkan lembaga PBB tersebut.

"Mudah-mudahan dari SK Gubernur ini kita sudah punya satu semangat baru dan penyatuan persepsi. Tetapi yang penting komitmennya, jangan nanti kantor kita menumpang, harus sendiri," ujar Polin kepada wartawan, Kamis (4/2).

Alasannya, untuk meyakinkan lembaga internasional, yang pertama dilihat adalah kesiapan seperti kantor yang harus mewah. Sehingga ketika pihak PBB datang untuk menilai, kesan yang muncul pertama adalah layak tidaknya kantor. "Kemudian soal dana, ini belum jelas. Arena tidak mungkin tak ada anggarannya. Di sini peran Gubernur untuk bicara ke DPRD," sebutnya.

Ia berharap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Sumut agar bekerja serius. Pasalnya ia memperoleh informasi, belum ada gambaran jelas dan terukur dari instansi seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Lingkungan Hidup. 

Sementara terkait target waktu kerja mereka, Polin memprediksi baru bisa rampung sekitar satu hingga dua tahun kedepan. Namun jika didukung pendanaan yang besar, kemungkinan bisa lebih cepat. Mengingat sebelumnya program ini gagal pada tahun lalu.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Arsyad Lubis mengakui sampai saat ini belum ada anggaran yang disiapkan Pemprov untuk kerja BPKP-GKT, sebab badan ini baru didirikan.

"Nanti kita akan masukkan di P-APBD (2016). Kalau memang tidak bisa maksimal, nanti kita teruskan di (APBD) 2017. Ini kan baru kemarin di SK kan, nggak mungkin kita langsung menganggarkan. Memang sudah ada Pergub nya," sebutnya. (bal/sam/jpnn)