Dibentuk Tim Khusus Awasi Daerah Rawan Korupsi

JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar menjelaskan, KPK akan menggandeng Kemendagri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengawasi pengelolaan keuangan di daerah.

Pembicaraan tahap awal, Haryono kemarin bertemu Mendagri Gamawan Fauzi. Dijelaskan Haryono, lintas instansi ini nantinya membentuk tim khusus yang akan langsung turun ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan. "Kita prioritaskan daerah-daerah yang rawan korupsi dan juga kawasan Indonesia Timur. Seperti Papua, dananya besar, rakyatnya begitu-begitu saja," kata Haryono usai bertemu dengan Gawaman Fauzi di Jakarta, Kamis (30/9).

Dikatakan Haryono, tim yang dibentuk lintas instansi itu nantinya akan fokus mengawasi penggunaan APBD dan pengadaan barang dan jasa. Alasannya, modus korupsi di daerah banyak memainkan dua hal itu. Upaya pengawasan ini, lanjutnya, akan diikuti dengan pendidikan kepada aparat daerah, agar punya kompetensi yang mumpuni dalam mengelola uang. "Agar mereka tahu, kalau uang negara itu tidak bisa diambil begitu saja. Ini, selama ini, disuruh membuat pengeluaran fikti, iya-iya juga," ucap Haryono.

Dikatakan, pertemuan dengan Gamawan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Materi MoU akan dirumuskan terlebih dahulu oleh pejabat eselon I di masing-masing instansi. Rencananya, paling lambat pekan depan MoU sudah ditandatangani. (sam/jpnn)