Dibutuhkan 248.400 Satpol PP di Seluruh Indonesia, Angkat 90 Ribu Honorer jadi PNS
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Joko Laksono mengungkapkan keprihatinannya dengan sistem rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), baik PNS maupun PPPK.
Menurut Joko, dalam penerimaan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer Satpol PP selalu dilibatkan dalam pengamanan.
"Bukan hanya untuk pengamanan tes CPNS dan PPPK, seleksi terbuka di lingkungan pemda juga menggunakan honorer Satpol PP," kata Joko kepada JPNN.com, Rabu (29/3).
Pelibatan honorer Satpol PP ini lanjutnya, karena PNS-nya kurang.
Sesuai data yang ada di Sistem Informasi Polisi Pamong Praja (SIM Pol PP) Kemendagri terdapat jumlah PNS jabatan fungsional Pol PP sebanyak 5.484 personel yang tersebar di 500 provinsi/kota/kabupaten.
Data Pol PP non-PNS yang ada sebanyak 73.431 personel. Dari jumlah tersebut ujar Joko, sudah jelas lebih banyak honorer dibandingkan PNS.
Ini menunjukkan tugas Pol PP dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah (Perda), ketertiban umum dan masyarakat.
Begitu juga perlindungan masyarakat lebih banyak dikerjakan oleh Banpol PP yang statusnya non-PNS atau honorer.
Dibutuhkan 248.400 Satpol PP di seluruh Indonesia, FKBPPPN mendesak pemerintah mengangkat 90 ribu honorer jadi PNS.
- Ini Langkah Penting dalam Karier Honorer, Jangan Main-main
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Gandeng Satpol PP, Bea Cukai Bogor Gelar Sosialisasi BKC Ilegal, Ini Tujuannya
- Seluruh Honorer Database BKN & Tercecer Jadi Peserta Seleksi PPPK 2024, Suket Tak Masalah
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif