Dicap Antirakyat, ‎RAPBN Jokowi Dibandingkan dengan Punya SBY

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat anggaran politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan ‎suntikan modal negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menjadi beban pembayar pajak. Pasalnya, kontribusi yang dikucurkan untuk negara sangat minim.

"Dari kurun waktu 2010 - 2013, anggaran negara memberikan PMN (Penyertaan Modal Negara) ke BUMN sebesar Rp.269,7 triliun, dan keuntungan yang disetorkan kepada negara hanya sebesar Rp.123 triliun‎," kata Uchok di Jakarta, Jumat (23/1).

Uchok menyatakan pada RAPBN 2015, pemerintahan Joko Widodo mengalokasi penyertaan modal negara‎ sebesar Rp 72,9 triliun untuk BUMN. Padahal, pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hanya empat BUMN yang menerima PMN dengan nilai Rp 5,1 tiliun. Sehingga, sambung Uchok, ada selisih suntikan modal sebesar Rp 67,8 triliun dari era pemerintah SBY ke Jokowi.

Menurut Uchok, besarnya suntikan modal kepada BUMN mengindikasikan adanya 'penggemukan' BUMN pada pemerintah Jokowi. Sehingga, dapat dijual kepada investor dengan harga yang paling murah.

Uchok menyebut penambahan modal BUMN diberikan hanya untuk mengakomodasi orang-orang Jokowi yang belum mendapat jabatan di pemerintahan.‎ "Dengan ada penambahan suntikan modal ini kepada 40 BUMN diharapkan mereka puas mendapat gaji dan tunjangan atas jasa mereka saat Pilpres 2014," ucapnya.

Uchok menyatakan dana BUMN diduga menjadi bancakan para politisi dan pejabat negara. "Dana BUMN‎ diduga untuk modal politik sebagai  tawar menawar dalam politik kepada partai-partai politik yang galak atau oposisi kepada pemerintah Jokowi," tuturnya. 

Uchok menambahkan tingginya APBNP 2015 untuk BUMN tidak dibarengi dengan peningkatan alokasi subsidi. Sebaliknya, pemerintah malah melakukan pengurangan besaran subsidi.‎ Dikatakan Uchok, penurunan subsidi akan berpengaruh bagi rakyat.

"Jadi penurunan subsidi ini  cukup dratis, dan rakyat harus menarik nafas panjang karena kebutuhan subsidi untuk rakyat tidak akan mencukupi lantaran penurunan sampai  sebesar Rp.181,9 Triliun," ‎ujarnya.