Dicap 'Masuk Angin', Kejagung Didesak Tuntaskan Kasus Bupati Kolaka

JAKARTA - Sudah setahun lebih Bupati Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Buhari Matta menyandang status tersangka. Namun hingga saat ini penetapan tersangka atas Buhari belum juga ditindaklanjuti. Makanya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat Sulawesi Tenggara (AMPERA SULTRA) melakukan aksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) karena diduga lembaga adhyaksa itu 'masuk angin'.

"Kami menuntut agar Kejagung menuntaskan kasus ini, jika tidak kami akan mendesak KPK untuk mengambil alih pengusutan kasus ini," kata Koordinator AMPERA Sultra, Dirgantara Kusuma dalam orasinya di depan Kejagung, Jakarta, Selasa (28/8).

Buhari ditetapkan tersangka bersama Direktur PT Kolaka Mining International (PT KMI), Atto Sakmiwata Sampetoding, 25 Juni 2010 pada kasus Pemanfaatan Low Grade Saprolite (LGS) bekas lahan  PT Inco di Blok Pomalaa di Kabupaten Kolaka. Pemkab Kolaka menerima penyerahan dan pemanfaatan nikel kadar rendah dari PT INCO sebanyak 222.000 weight matrik-ton (wml).

Pada 28 Juni 2010, nikel itu dijual Bupati Kolaka kepada PT KMI dengan harga 10.00 dolar AS/wmt tanpa persetujuan DPRD Kolaka. Harga itu tanpa penilaian terlebih dahulu, serta tidak dilakukan dengan mekanisme lelang, sehingga merugikan keuangan negara.