Dicari! Orang yang tak Hanya Paham Teknis Pemilu

jpnn.com - JAKARTA – Masa pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu masih dibuka hingga 3 November mendatang.
Masyarakat yang terpanggil untuk mengikuti seleksi, dapat mengunduh formulir pendaftaran pada laman resmi Kementerian Dalam Negeri.
Anggota Tim Seleksi (Timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu, Ramlan Surbakti mengatakan, yang dicari timsel adalah orang yang tidak hanya memahami hal-hal teknis kepemiluan.
Namun, mereka yang paham hal teknis sekaligus punya kemampuan merumuskan aturan-aturan kepemiluan.
“Jadi yang kita cari orang yang paham teknis pemilu dan paham merumuskan aturan. Karena anggota KPU di Indonesia itu, berbeda dengan di negara-negara lain. Di sini, KPU itu mengurusi hal-hal teknis, sekaligus mengurusi kebijakan. Kalau di negara-negara lain, anggota KPU hanya mengurus kebijakan, hal teknis diurus kesekretariatan,” ujar Ramlan dalam acara pertemuan Timsel dengan Forum Pimred dalam rangka mendapatkan masukan, di gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (20/10).
Diingatkan juga bahwa tugas anggota KPU periode mendatang cukup berat. Pasalnya, pemilu akan dilakukan secara serentak.
Yakni pileg untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pilpres. Jadi ada lima surat suara yang harus dicoblos pemilih.
Diakui, model pemilu serentak ini akan membuat beban kerja KPU menjadi berat. Juga berat bagi pemilih karena menghadapi lima surat suara.
JAKARTA – Masa pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu masih dibuka hingga 3 November mendatang. Masyarakat yang terpanggil untuk mengikuti
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur