Dicoret KPU, Partai Republik Bakal Lapor DKPP dan Bawaslu

“Pengumuman yang dilakukan KPU, seperti sim salabim. Ada keputusan, tapi tanpa penjelasan yang transparan dan memadai. Tidak ada rapor yang jelas. Hanya disebutkan yang ini lolos, dan itu tidak lolos. Alasan yang dikemukakan normatif sekali, sesuai UU. Padahal ada partai besar yang pada tanggal 10 Oktober hanya menyerahkan data kepengurusan di 25 provinsi, lalu tiba-tiba dinyatakan lolos," tegasnya.

Marwah pun mendesak Bawaslu dan DKPP melakukan investigasi dan meminta KPU menunjukkan dokumen dan data otentik untuk membuktikan keabsahan keputusan tentang partai yang lolos dan yang gagal menjalani verifikasi administrasi. "Meluluskan verifikasi aministrasi partai yang tidak memenuhi persyaratan sesuai UU adalah sebuah pelanggaran," tegas Marwah.(fas/jpnn)