Dicurigai Berhubungan Desain Penundaan Pemilu

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) mencurigai pelarangan ekspor mineral mentah berhubungan dengan desain penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Kecurigaan itu didasari atas penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 01 Tahun 2014 yang isinya adalah melaksanakan UU Minerba nomor 4 tahun 2009.

Direktur Eksekutif IMES, Erwin Usman menjelaskan pelarangan ekspor mentah akan berdampak politik secara meluas. Menurutnya, dengan terjadinya pelarangan ini maka 95 persen perusahaan tambang yang tidak memiliki smelter di Indonesia dipastikan akan gulung tikar.

"Kenapa pengusaha-pengusaha tambang selama 5 tahun tidak bangun smelter? Sebabnya sederhana, pemerintah tidak menyiapkan infrastukturnya seperti; listrik, pelabuhan, peraturan tata ruang, dan birokrasi izin," kata Erwin dalam keterangan persnya yang dikirim ke JPNN.com, Minggu (12/1).

Dengan gulung tikarnya perusahaan yang tidak memiliki smelter tentu akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Sementara pengusaha tambang kata dia, akan menuai banyak perkara hukum dan penalti karena berbagai kontrak long term terkait jual beli, sewa alat, dan sewa kapal yang tidak terpenuhi.

"Dalam 75 hari kedepan akan ada Pemilu. Di sisi lain terjadinya PHK jutaan pekerja, ribuan perusahaan tutup, milyaran dollar investasi lari, nilai tukar rupiah jeblok, dan defisit neraca perdagangan. Ketika Semua hal itu bertemu maka Pemilu sangat rentan kerusuhan," katanya.

Erwin mengatakan, saat ini ada lebih dari 5000 calon legislatif di semua tingkat dengan ratusan ribu tim sukses tiap hari membuat pertemuan-pertemuan politik. Kata dia, isu dan intrik menyebar dan bisa saja terjadi gayung bersambut dengan kemarahan jutaan korban PHK yang bertemu dengan kekecewaan ribuan pengusaha.

Dijelaskan pula Erwin, ketika terjadi kemarahan sosial maka sangat mungkin Pemilu ditunda. Alasannya, karena dalam UU Pemilu disebutkan bahwa pemilu dapat ditunda oleh presiden jika tidak terselenggara di 40 persen jumlah propinsi.  

"Artinya, jika daerah-daerah tambang bergolak terus menerus maka Presiden bisa menunda pelaksanaan Pemilu. Siapa sutradaranya? Ya siapa saja para penulis skenario dan sutradara bisa dilihat dari proses polemik pelarangan ekspor," pungkasnya. (awa/jpnn)