Dicurigai Sudah Lama Cincai-cincai dengan Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Irham Buana Nasution dicurigai sudah membangun komitmen saling menguntungkan dengan Partai Golkar sejak dirinya menjadi ketua KPU Sumut. Merasa sudah mendapatkan keuntungan dari peran Irham, Partai Golkar membalas jasanya dengan menjadikannya sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Demikian ditegaskan Koordinator Komite untuk Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menanggapi kabar bahwa Irham punya peran penting memenangkan pasangan calon bupati-wakil bupati dari Partai Golkar di pilkada wilayah Sumut, tatkala bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini lantaran Irham disebut-sebut dekat dengan Akil Mochtar, yang juga mantan politisi Partai Golkar.

"Irham saya lihat indikasinya kuat sehingga bisa menjadi caleg dari Golkar. Deal pasti sudah terjadi sejak dia duduk di KPU Sumut. Ini hanya soal pembuktian saja," cetus Jeirry kepada JPNN kemarin (10/10).

Aktivis yang konsen mengamati masalah pemilu dan pilkada itu mengatakan, deal berbau politik  biasanya sudah terbangun saat proses rekrutmen anggota KPU Daerah. KPU Daerah, proses seleksinya oleh KPU Pusat. Sementara, KPU Pusat, proses seleksinya di DPR, yang juga membawa kepentingan politik masing-masing ketika menjatuhkan pilihan siapa yang akan menjadi anggota KPU Pusat.

Nah, anggota KPU Pusat yang terpilih ini, sudah punya komitmen dengan partai-partai tertentu. Ketika KPU Pusat melakukan seleksi calon anggota KPU Provinsi, maka dia berpotensi besar untuk mendapatkan nama titipan dari partai.

"Dilihat dari indikasinya yang dia menjadi caleg Golkar, bisa jadi Irham ini bisa terpilih karena titipan dari Golkar," ujar Jeirry.

Dia mengatakan, jabatan ketua KPU Daerah memang sangat menentukan dalam proses pilkada, termasuk dalam proses persidangan sengketa pilkada di MK. Dijelaskan, yang digugat ke MK adalah penetapan KPU Daerah tentang perolehan hasil penghitungan suara. Jadi, yang digugat KPU Daerah.

Namun, kata Jeirry, sejatinya yang digugat adalah pasangan calon yang menang. Peluang ini pun bisa 'dimainkan' KPU Daerah di persidangan di MK.