Didampingi 2 Jenderal, Mbak Puan Berkata IKN Nusantara Berbeda dengan Jakarta
jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau lokasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Dalam kunjungan itu, Puan mengamati lokasi IKN Nusantara dari titik nol. Dua jenderal tampak mendampingi perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI itu.
Keduanya ialah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang menjabat Menteri Dalam Negeri. Selain itu ada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Pada kesempatan itu, Puan mengatakan IKN Nusantara yang bakal dibangun secara bertahap terbagi menjadi beberapa kawasan.
Diketahui, lokasi IKN yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) memiliki luas daratan 256.142 hektare.
Untuk kawasan inti pusat pemerintahan yang terletak di Kecamatan Sepaku, PPU memiliki luas 56.180 hektare, sedangkan area pengembangan di Kecamatan Samboja, Kukar seluas 199.962 hektare.
Puan menyebut kawasan pusat pemerintahan di IKN baru nantinya dibangun dengan konsep smart and green city, sebuah ibu kota negara modern, tetapi memperhatikan kontur alam dan situasi yang ada sekarang.
"Tentunya ini bisa membuat satu kemajuan, bahwai ibu kota negara kita berbeda dengan Jakarta. Dibangun sesuai dengan smart and green city," kata Puan saat meninjau titik nol IKN Nusantara di PPU, Kaltim, Rabu (16/2).
Puan Maharani atau Mbak Puan kunjungi Kaltim didampingi 2 jenderal. Dia berkata IKN Nusantara bakal berbeda dengan Jakarta.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Anak Buah Prabowo Ini Sebut Ibu Kota Negara Masih DKI Jakarta
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia