Didatangi Bidan Desa PTT, Begini Respon Teten Masduki
jpnn.com - JAKARTA--Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki menegaskan, pengangkatan bidan desa PTT (Pusat) seharusnya dilakukan secara otomatis bagi yang telah mengabdi. Hal ini harus dilakukan dengan kebijakan khusus.
"Para bidan desa PTT (Pusat) yang sudah mengabdi sebagai abdi negara harusnya mendapatkan kebijakan khusus. Apalagi selama ini bidan desa PTT (Pusat) sebagai ujung tombak menjalankan pelayanan dasar kesehatan rakyat, menjaga tingkat derajat kesehatan nasional dengan menurunkan AKI-AKB," tutur Teten, Rabu (14/4), saat menerima pengurus Forum Bidan Desa PTT (Pusat) Indonesia.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Teten berjanji akan menanyakan alasan Menkes RI tentang rencana pengangkatan CPNS bidan desa PTT (Pusat).
Teten meyakini, Presiden Jokowi belum mendapatkan detil rencana Menkes RI tersebut. Baik ketika MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi merespon desakan Forbides PTT (Pusat) Indonesia pada 28 September 2016 hingga pemberian Izin Prinsip Pengangkatan CPNS kepada Kemenkes RI.
Lebih lanjut, Teten berharap sesuai kapasitasnya sebagai Kepala KSP agar Menteri Kesehatan RI, Menpan-RB, Menteri Keuangan, dan Menkumham bekerja sama memberikan solusi sesuai harapan rakyat. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Konon, Hasto Jadi Tersangka Akibat Kritis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan era Jokowi
- Pengamat Nilai Vonis Pengadilan Bikin Pengusaha Takut Jalani Bisnis Tambang
- Ketua Gempar Kalbar Diharapkan Bantu Selesaikan Masalah Masyarakat
- Ribuan Kader Ansor-Banser Jaga Ratusan Gereja Saat Natal, Addin: Wujud Toleransi Beragama
- KPK Menetapkan Hasto Sebagai Tersangka, Ronny PDIP Menduga Ada Upaya Kriminalisasi
- PDIP Anggap Kasus yang Menjerat Hasto Sebagai Teror Politik