Didatangi Tim dari Komisi X DPR, Guru Honorer Menangis, Tenaga Teknis Minta Keadilan
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah guru honorer dan tenaga teknis mencurahkan isi hatinya ketika didatangi tim dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sembari menangis, mereka meminta keadilan, khususnya bagi tenaga teknis seperti operator sekolah, penjaga sekolah, office boy, tenaga administrasi, Satpol PP yang belum tersentuh pemerintah.
Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (GLPG PPPK) Hasna mengatakan bahwa honorer dalam pertemuan itu didampingi Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto, dan pembina PGRI setempat Syahrial.
Menurut Hasna, kedatangan Tim Komisi X DPR di Kota Palembang langsung disikapi oleh Dinas Pendidikan.
"Pak Kadin (kepala dinas, red) tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk memberikan ruang kepada honorer yang ada di Palembang," terang Hasna kepada JPNN.com, Rabu (15/6).
Permasalahan perekrutan PPPK 2021, terbitnya PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, menjadi topik hangat dalam pertemuan tersebut.
Hasna mengatakan PermenPAN-RB 20/2022 itu hanya mengakomodasi guru. Sementara, untuk tenaga nonguru tidak masuk, padahal mereka adalah garda terdepan.
"Melalui Pak Hasan Basri dan Pak Dadang dari (tim) Komisi X, honorer tendik dan administrasi perkantoran bersuara semoga ada kebijakan yang terbaik untuk mereka," tutur Hasna.
Guru honorer di Kota Palembang menangis karena dampak dari perekrutan PPPK, tenaga teknis juga minta keadilan
- Honorer Non-Database BKN TMS Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Minta Kesempatan Kedua
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Dirjen Nunuk Minta Pemda Akomodasi Guru Honorer di Seleksi PPPK 2024 Tahap 2
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas