Didemo Ratusan Nelayan, KKP tak Khawatir

jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan nelayan pada Selasa (11/7) kemarin di depan halaman Istana Negara tak membuat kekhawatiran pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Aturan-aturan yang diberlakukan KKP oleh berbagai kalangan dinilai sudah sepenuhnya benar dan sesuai dengan semangat Nawa Cita dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa.

"Bahkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan rakyat," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Beberapa indikasi sambung Susi menunjukan kebijakan KKP sudah berjalan dengan baik, bahkan menjadikan sektor perikanan kembali hidup dan lebih menjanjikan.

"Hampir dua dekade ribuan kapal asing bebas melanglang buana di tiap sudut perairan Indonesia. Mereka bahu membahu mengeruk kekayaan laut Indonesia, menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Bukan tidak dilarang, tapi memang ada peraturan pemerintah kala itu, yang membebaskan mereka masuk dan mencuri ikan," tutur Susi.

Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan naiknya stok ikan nasional dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016 (Kajiskan).

"Peningkatan ini terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang. Subsektor perikanan juga lebih tinggi daripada subsektor induknya, yakni pertanian," jelasnya.

Selain itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga meningkat 5 sampai 7 persen dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) meningkat 20 persen. Pada Mei 2017 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis naiknya daya beli nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat naik sebesar 0,30 persen.(chi/jpnn)