Didemo Ribuan Honorer Nakes & Non-nakes, Bupati Garut Akhirnya Menyerah

jpnn.com, GARUT - Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes demo di gedung DPRD dan kantor bupati Garut.
Mereka mendorong bupati Garut segera menandatangani afirmasi dan penambahan kuota pegawa pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk honorer nakes dan non-nakes.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes & Non-nakes (FKHN) Kabupaten Garut Emul Mulyana, mereka terpaksa turun ke jalan karena melihat ada diskriminasi pemerintah terhadap honorer.
Sesuai pemetaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah nakes yang diangkat PPPK tahun ini seharusnya sekitar 1.748 orang. Sementara, kuota yang disiapkan Kabupaten Garut hanya 100 orang.
"Kalau hanya 100, lantas yang 1.648 mau dimatikan?," kata Emul Mulyana kepada JPNN.com, Senin (4/7).
Selain menuntut tambahan formasi, FKHN juga mendesak adanga afirmasi dalam seleksi PPPK 2022.
Memang, kata Emul Mulyana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyatakan akan ada regulasi terkait afirmasi untuk honorer nakes dalam seleksi PPPK tahun ini.
Namun, kata dia, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan PermenPAN-RB untuk nakes itu diterbitkan.
Ribuan honorer nakes dan non-nakes berdemo besar-besaran di DPRD serta Kantor Bupati, akhirnya bupati menyerah
- Inilah Syarat Honorer Dialihkan menjadi Outsourcing, Segera Diurus ya
- Ada Pendataan Honorer Tidak Bisa Daftar PPPK 2024, tetapi Masih Dibutuhkan
- 5 Berita Terpopuler: Ada Kabar Terbaru soal Gaji Guru PNS & PPPK, Lulusan SMA Bisa dapat Gede, Waduh
- Surat Terbaru Kemendagri soal Gaji Bikin Guru PNS & PPPK Daerah Gembira
- Gaji PPPK Paruh Waktu Tamatan SMA, Take Home Pay Bisa Rp4 Juta
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Bisa Tenang, PPPK Harus Siap Digerakkan Kapan Saja, tetapi Begitu Pensiun Tak Dapat Apa pun