Didemo Ribuan Honorer Nakes & Non-nakes, Bupati Garut Akhirnya Menyerah

jpnn.com, GARUT - Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes demo di gedung DPRD dan kantor bupati Garut.
Mereka mendorong bupati Garut segera menandatangani afirmasi dan penambahan kuota pegawa pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk honorer nakes dan non-nakes.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes & Non-nakes (FKHN) Kabupaten Garut Emul Mulyana, mereka terpaksa turun ke jalan karena melihat ada diskriminasi pemerintah terhadap honorer.
Sesuai pemetaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah nakes yang diangkat PPPK tahun ini seharusnya sekitar 1.748 orang. Sementara, kuota yang disiapkan Kabupaten Garut hanya 100 orang.
"Kalau hanya 100, lantas yang 1.648 mau dimatikan?," kata Emul Mulyana kepada JPNN.com, Senin (4/7).
Selain menuntut tambahan formasi, FKHN juga mendesak adanga afirmasi dalam seleksi PPPK 2022.
Memang, kata Emul Mulyana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyatakan akan ada regulasi terkait afirmasi untuk honorer nakes dalam seleksi PPPK tahun ini.
Namun, kata dia, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan PermenPAN-RB untuk nakes itu diterbitkan.
Ribuan honorer nakes dan non-nakes berdemo besar-besaran di DPRD serta Kantor Bupati, akhirnya bupati menyerah
- Honorer TMS Seleksi Administrasi PPPK Bakal Diberhentikan? Kepala BKN Beri Penjelasan
- Tidak Ada Ampun untuk PPPK Terlibat Asusila
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Sudah Dijawab BKN, Honorer R1-R4 Bisa Tenang
- Hujan Lebat saat Pelantikan Ribuan PPPK 2024, Penanda Perjuangan Panjang Tak Sia-sia
- Kapan Pengisian DRH NIP PPPK Paruh Waktu? Jawaban Prof Zudan Makin Jelas
- Info Terbaru dari BKN soal PPPK Paruh Waktu, Honorer R1 hingga R4 Bisa Tenang