Didemo Soal Korupsi, Kementrian PDT Dijaga Laskar Jayakarta

JAKARTA- Kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertingal (PDT) kembali didatangi massa dari Jaringan Mahasiswa dan Pemuda Antikorupsi. Massa menuding, lembaga yang dipimpin Lukman Edy itu tak bisa disentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara keseluruhan.

Menurut para demonstran, pada 2007 lalu Kementerian PDT melaksanakan Proyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial sumber daya alam yang menjadi tiga paket pekerjaan. Paket I untuk wilayah Maluku dan Papua, Paket II untuk Jawa-Bali, dan Paket III untuk Sulawesi dan Nusa Tenggara.

Alokasi anggaran senilai Rp 6 miliar itu dipergunakan untuk pembayaran tenaga fiktif, peta fiktif, dan pembelian software Arc GIS fiktif. Atas kasus itu, hanya Deputi Sumber Daya Kementrian PDT  Prof M Astawa, dan Asdep Teknologi Sofyan Basri ditahan karena telah merugikan negara sebesar Rp 4,4 miliar.

Kasus selanjutnya pada 2008, terjadi praktik korupsi proyek Bantuan Sosial yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 24,4 miliar.