Didesak, Audit Bantuan Gempa

Alirman mengakui, di satu sisi sebagai orang Minang, dia merasa tergugah juga dengan spontanitas masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional dalam merespon bencana gempa yang terjadi di Sumbar tersebut. Namun di sisi lain, dia pun terenyuh setelah mengetahui bahwa banyak di antara niat baik masyarakat dunia itu tidak tepat sasaran. "Untuk sinkronisasi terhadap dua fenomena tersebut, diperlukan audit oleh pihak independen," saran Alirman.

Sementara Taslim, anggota DPR asal Sumbar yang saat ini ditugaskan pada Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur, meminta agar Pemerintah Provinsi Sumbar segera mempersiapkan rencana rekonstruksi dan rehabilitasi kawasan bekas gempa secara sempurna. "Rencana rekonstruksi dan rehabilitasi itu sangat mendesak dipersiapkan, seiring dengan akan berakhirnya masa tanggap darurat di Sumbar," ujar Taslim.

Taslim juga mengkritisi pernyataan Gubernur Sumatera Barat yang menyebut bahwa masa rekonstruksi dan rehabilitasi bagi Sumbar akan memakan waktu dua tahun. "Saya hitung, itu sama saja dengan menelantarkan masyarakat lebih lama. Dua tahun itu sama dengan 730 hari. Itu waktu yang terlalu lama bagi masyarakat untuk bisa hidup normal kembali. Kami di Komisi V DPR ini sudah ambil ancang-ancang agar masa rekonstruksi dan rehabilitasi itu harus tuntas dalam waktu 1 (satu) tahun saja. (Tapi) niat baik Komisi V ini bisa saja mentah kembali, jika Pemprov Sumbar mengajukan waktu dua tahun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi," tegasnya.

Selain itu, Taslim pun sangat berharap agar ke depan Pemprov Sumbar dapat lebih membuka dialog dengan wakil-wakil rakyat asal Sumbar yang ada di DPR. "Kebuntuan komunikasi yang selama ini terjadi antara Pemprov Sumbar dengan anggota DPR harus dicairkan. Mari kita duduk bersama untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat dan daerah Sumatera Barat," harapnya.