Didesak, Audit Bantuan Gempa

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Gajahmada (UGM), Refrisond Baswir, menyarankan agar Pemprov bersama Satkorlak PB Sumbar segera membentuk wadah baru yang berfungsi sebagai pengawas terhadap semua aktivitas bantuan yang diberikan. "Dalam kondisi saat ini, tidak logis kita mempercayakan soal-soal pengawasan hanya kepada pemda atau Satkorlak saja. Harus ada wadah baru yang melibatkan masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan bantuan," desak Sony, sapaan akrab Revrisond Baswir.

Sony pun mencontohkan Yogyakarta, yang saat ini telah memiliki wadah baru bernama "Forum Yogya Bangkit", dengan misi melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan penerimaan dan pemberian bantuan, baik bantuan lokal maupun asing. Semua dipantau oleh Forum Yogya Bangkit ini, termasuk masyarakat dan daerah penerima bantuan. Dan semua itu, katanya pula, berjalan dengan sangat transparan.

Ditanya soal perlu tidaknya Satkorlak PB Sumbar membentuk tim audit independen guna mengevaluasi lalulintas bantuan bagi masyarakat Sumbar, Revrisond menegaskan bahwa itu sangat diperlukan. "Tim audit independen itu sangat diperlukan. Anggota tim berasal dari perwakilan masyarakat dan Satkorlak, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD. Wadah ini sesuai dengan fungsinya, menugaskan auditor untuk mengaudit lalulintas keuangan dan barang yang berhubungan dengan bantuan bagi korban bencana gempa bumi," tuturnya.

Dikatakan Revrisond lagi, tim audit atas alasan transparansi, bisa juga meminta data kepada PPATK guna mengetahui negara dan LSM asing mana saja yang telah mengirimkan bantuan dana untuk bencana tersebut. Baik itu bantuan yang melalui Pemprov Sumbar, lewat Satkorlak, maupun melalui LSM-LSM di Indonesia. Semua itu katanya pula, harus dibukakan ke publik. (fas/JPNN)