Didi PGRI: Wajar PPPK Ditolak Honorer
jpnn.com, JAKARTA - Didi Supriyadi, salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) bersuara keras terhadap kebijakan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). PPPK dinilai tidak jelas sehingga layak ditolak seluruh honorer.
"Kalau PB PGRI memang memperjuangkan PPPK. Cuma kalau PPPK ditolak honorer ya bagaimana," kata Didi kepada JPNN.com, Minggu (8/9).
Dia menyebutkan, di lapangan terjadi penolakan honorer terhadap PPPK. Sebab, PPPK hanya berlaku untuk formasi jabatan tertentu. Sementara tenaga teknis lainnya tidak diakomodir.
"Ini kebijakan PPPK tidak jelas tapi pemerintah paksa honorer harus daftar. Begitu sudah lulus malah dibiarkan. Inikan aneh bin ajaib," kritiknya.
BACA JUGA: 4 Instruksi Penting Pimpinan Honorer K2 Jelang Rekrutmen CPNS dan PPPK
Dia menegaskan, PB PGRI akan terus memperjuangkan status PNS dan PPPK guru honorer. Meskipun kebijakan PPPK masih belum jelas.
"Kami minta pemerintah segera memperjelas aturan PPPK. Jangan hanya lempar kebijakan tapi malah bikin nasib honorer jadi tidak jelas," tandasnya. (esy/jpnn)
Didi Supriyadi, salah satu Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) bersuara keras terhadap kebijakan PPPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- BKD Tolak Honorer Non-Database BKN Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2
- Bukan Bocoran, Materi Soal Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Seperti Ini Dikeluhkan Honorer
- Honorer Bingung, Materi Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Sangat Sulit, Ada Matematika & TIU
- Kelulusan PPPK 2024 Belum Diumumkan, Honorer di Daerah Ini Sudah Bisa Full Senyum
- Seleksi CPNS & PPPK, Anggota DPD Mengajukan 2 Permintaan, soal Nasib Honorer K2