Didik Sudah Singgung soal Hasil KLB Partai Demokrat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyatakan upaya Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK PD) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dapat dipastikan sebagai tindakan ilegal.

Hal ini disampaikan Didik Mukrianto merespons kabar pelaksanaan KLB Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, 5-7 Maret 2021. Konon, forum itu bakal dihadiri Kepala KSP Moeldoko.

"Meskipun KLB adalah salah satu forum yang konstitusional, namun bila ada pihak-pihak yang ingin melakukan KLB saat ini, dapat dipastikan itu gerakan inkonstitusional," kata Didik kepada JPNN.com, Jumat (5/3).

Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat itu menerangkan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pelaksanaan KLB hanya dapat dilakukan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui Majelis Tinggi Partai.

Senentara saat ini, kata Didik, DPD dan DPC Demokrat se-Indonesia tetap solid bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan tegas menolak KLB.

"Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apa pun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan," tegas politikus asal Jawa Timur ini.

Dengan demikian, katanya, jika KLB itu dipaksakan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak serta kewenangan secara sah, apalagi dilakukan oleh dan melibatkan pihak eksternal, maka bukan hanya melanggar hukum tetapi lebih jauh dari itu, bisa membahayakan tatanan demokrasi.

"Pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan karena selain mencederai prinsip negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara," tutur Didik.