Diduga Ada Legislator Ikut IPO Garuda

JAKARTA – Pelepasan saham PT Garuda Indonesia sebanyak 5,735 miliar lembar saham dengan harga Rp 750 per lembar, Rabu (26/1/2011) dibayangi masalah. Aromanya mirip-mirip dengan saham PT Krakatau Steel (KS). Saat pengumuman harga IPO (initial public offering) maskapai plat merah tersebut terjadi salah hitung perolehan harga saham.

Awalnya, Kementerian BUMN mengumumkan hasil penjualan saham Garuda mencapai Rp 4,8 triliun. Namun, setelah dihitung ulang oleh wartawan, jumlahnya Rp 4,3 triliun. Akhirnya, pihak Kementerian BUMN yang sebelumnya bersikukuh dengan nilai Rp 4,8 triliun, membenarkan hitungan wartawan senilai Rp 4,3 triliun. Selain itu, beredar kabar ada sejumlah anggota Komisi VI DPR yang ikut ‘roadshow’ Garuda.

Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier menegaskan sejak awal partainya telah mengambil posisi tegas dengan mengusung moratorium privatisasi BUMN. Dengan pengalaman IPO PT Krakatau Steel (KS) sebelumnya, seharusnya bisa menjadi acuan agar privatisasi BUMN lainnya dimoratorium terlebih dahulu. ”Kami sudah tidak percaya dengan pemerintah yang sekarang karena banyak ditemukan ketidakjujuran,” kata Fuad Bawazier seperti dilansir Indopos, Jumat (28/1).

Dalam kasus PT KS, lanjut Fuad Bawazier, sudah jelas banyak persoalan. Salah satunya penentuan harga yang tidak benar. Sehingga, terindikasi semua menjadi objekan dan negara yang dirugikan. Jika negara dirugikan, berarti ada pihak-pihak yang diuntungkan. ”Kalau soal diduga ada anggota Komisi VI DPR yang ikut roadshow dan jika terbukti ada dari anggota partai kami yang ikut, pastinya akan kami telusuri terlebih dahulu. Dan jika terbukti melanggar atau tidak patuh terhadap partai, jelas akan kami beri sanksi,” tegas Fuad.