Diduga Banyak Data Siluman Honorer K2

Sedangkan bila daftar honorernya diuji publik akan menyita anggaran besar meski tindakan manipulasi lebih kecil terjadi. Pejabat daerah jadi tidak berani untuk memasukkan daftar honorer siluman.

Hanya saja saat uji publik akan banyak anggaran dan waktu yang tersita. Sebab ketika uji publik dan banyak pengaduan yang masuk, pemerintah harus menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek kebenaran datanya.

"Kemungkinan kondisinya akan seperti honorer K1, itu sebabnya pemerintah berkeinginan melakukan tes dahulu, kemudian uji publik. Namun ini belum diputuskan dan masih dibahas terus," tandasnya. (esy/jpnn)