Diduga Dibekingi Politikus Demokrat
Selasa, 25 Desember 2012 – 05:29 WIB
MAKASSAR -- Penanganan kasus dugaan penyerobotan tanah yang melibatkan tiga politisi Partai Demokrat, terus menuai kontroversi. Penanganan kasus tersebut dianggap telah melanggar hak asasi manusia, dan tidak netral dalam melakukan penyidikan. Meski tidak ada aturan dalam KUHAP, namun, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, seseorang yang menjadi terlapor terlebih dulu diberikan kesempatan untuk membela diri dengan memberikan klarifikasi dihadapan penyidik. Dalam kasus ini, hal itu tidak dilakukan.
Karena itu, Reza Ali dan Januar Jauri Darwis yang merasa menjadi korban berencana akan menemui Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, untuk meminta kasus itu ditarik ke mabes Polri. "Saya akan temui Kapolri untuk melaporkan kasus ini. Penanganan di sini tidak netral. Jauh hari sebelumnya saya tegaskan periksa saya. Sekarang sudah lebih 60 hari surat izin pemeriksaan belum turun. Silahkan periksa saya," beber Reza Ali, Senin (24/12).
Baca Juga:
Kuasa Hukum Reza Ali dan Januar Jauri Darwis, yakni, Tajuddin Rahman, menilai, kasus yang membelit kliennya telah melanggar hak asasi manusia seseorang. Penilaian itu dikarenakan dalam proses hukum hingga penetapan tersangka, kliennya tidak diberikan kesempatan membela diri.
Baca Juga:
MAKASSAR -- Penanganan kasus dugaan penyerobotan tanah yang melibatkan tiga politisi Partai Demokrat, terus menuai kontroversi. Penanganan kasus
BERITA TERKAIT
- Puluhan Rumah di Palabuhanratu Sukabumi Rusak Akibat Abrasi Pantai
- 391 Peserta Ikuti SKB CPNS Kota Bengkulu
- Menjelang Nataru, Polda Lampung Gelar Operasi Lilin Krakatau 2024
- Jadi Mitra Strategis Kementan, Kementrans Siap Bantu Penyediaan Tenaga Kerja
- Pengamanan Nataru, Polres Banyuasin Kerahkan 304 Personel Gabungan
- Jalur Puncak Bogor Malam Tahun Baru Ditutup untuk Kendaraan