Diduga Dibekingi Politikus Demokrat

Penggunaan pasal tersebut, sambung dia, seyogianya hanya dapat dinilai oleh hakim mengingat unsur "tidak dipidana" adalah wewenang hakim. "Jadi biarlah kasus ini berjalan dan nanti hakim yang putuskan saat sidang apakah akan dipidana atau tidak," tandasnya. Sementara untuk pasal 51 KUHP dikenal sebagai klausul perintah jabatan.

Dimana disebutkan, "Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut," tambahnya.

Jika ini dijadikan pembelaan, mengindikasikan dasar pemahaman yang dangkal terhadap aturan itu. "Perlu didalami apakah surat tugas reses itu membenarkan seorang legislator memerintahkan orang lain atau bahkan bertindak melakukan pengrusakan dan penyerobotan? Mari kita sikapi kondisi ini dengan arif. Tidak perlu berpolemik sebaiknya mempersiapkan diri utk proses sidik dan penuntutan kedepan," tandasnya. (abg)