Diduga Korupsi Iuran Prajurit TNI, YKPP Dilaporkan ke KPK
Namun, menurut dia, hal tersebut tidak sejalan dengan hasil audit oleh Komite Satuan Pengawas Internal (KSPI) yang sedang memeriksa kinerja dan keuangan pengurus YKPP periode 2012-2017.
Proses audit kinerja dan keuangan di bawah kepengurusan YKPP sebelumnya itu terpaksa dihentikan atas perintah BH, setelah ditemukan dugaan korupsi oleh pengurus baru YKPP periode 2017-2022.
Dia mengatakan JAPKI juga menemukan banyak penyimpangan dalam pengelolaan yayasan tersebut, baik oleh pengurus lama maupun pengurus baru, antara lain YKPP sebagai yayasan pengelola dana iuran prajurit TNI, yang dipotong setiap bulan dari gaji prajurit TNI, tidak pernah melaporkan kinerja dan keuangan yayasan kepada publik dan pemangku kepentingan yayasan.
Sikap tertutup itu mengindikasikan ada upaya saling melindungi yang dilakukan pengurus YKPP selama ini memungkinkan terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan di YKPP.
Oleh karena itu, Doddy mengharapkan KPK untuk mengusut kasus ini.
"Temuan dugaan korupsi dana abadi YKPP sebesar Rp 5 miliar oleh pengurus baru, yang dilantik pada 29 November 2017 lalu, bisa menguatkan adanya indikasi korupsi yang sudah menjadi budaya di lingkungan yayasan. Karena itu, dugaan ini harus ditindaklanjuti," jelas dia. (tan/jpnn)
Yayasan pengelola dana iuran prajurit TNI dilaporkan ke KPK karena dianggap tidak transparan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Petinggi Jasindo
- Usut Kasus Korupsi di Maluku Utara, KPK Panggil Haji Robert
- KMAK Minta KPK Keluarkan Surat Bebas Korupsi Untuk Bakal Cabup Jember
- Mantan Penyidik Minta KPK Segera Rilis Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Lamongan
- ICW Endus Oknum Pejabat dari Instansi Lain di KPK yang Hambat Banyak Perkara Penanganan Korupsi
- 40 Bidang Tanah Milik Eks Bupati Kepulauan Meranti Disita KPK, Sebegini Nilainya