Diduga Lakukan Pelanggaran Kode Etik, Saldi Isra Dilaporkan ke Dewan Etik MK

Menurut dia, sesuai ketentuan Pasal 1 point 4, jelas kedudukan MKMK untuk menjaga serta menegakan kode etik para hakim konstitusi. Ia menekankan hal itu sesuai etika dari hakim konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006.

Lantas, alasan dia melaporkan Saldi karena sikap yang bersangkutan yang tak keberakan dalam perkara uji materi Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020.

Laporan ini dilakukan karena hakim konstitusi terlapor Saldi Isra patut diduga terbentur conflict of interest atas uji materi Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020.

Ia memaparkan UU Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun 2020 soal pengaturan masa jabatan yang semula hanya menjabat 2 periode atau selamat 10 tahun bisa menjabat selama 15 tahun. Bagi dia, Saldi perkara uji materi masa jabatan usia hakim yang tak keberatan dalam pertimbangan hukumnya.

"Faktanya hakim konstitusi Saldi tak memberikan pertimbangan hukum yang mengandung unsur sentimen," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menyinggung PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakukan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi pada poin ke 4 tentang prinsip kepantasan serta kesopanan.

Mengutip PMK tersebut, dia menuturkan kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi serta kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim konstitusi.

"Baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan," kata Dolfie.(ray/jpnn)