Diduga Selewengkan Dana Bansos, Gubernur NTT Dilapor ke KPK

JAKARTA – Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat untuk Indonesia Transparan (KOMITs) dan Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa NTT (FKPM NTT) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/6). Mereka melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2012 senilai Rp 15, 511 miliar yang dilakukan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dengan nomor surat laporan 2012-06-000386. Selain melapor, massa juga menuntut agar lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu serius mengusut dugaan penyelewengan yang terjadi di NTT.

Juru bicara KOMITs, Tommy D J mengatakan dugaan penyelewengan dana itu sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT Tahun Anggaran 2010. Kata dia, dana yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat tetapi ternyata digunakan oleh pejabat Pemerintah Provinsi NTT.

"Kewenangan Gubernur NTT dalam hal mengawasi kinerja instansi yang berada di bawah pimpinannya terkesan tidak berfungsi sama sekali. Temuan yang diungkap BPK RI Perwakilan NTT adalah dana bansos yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat ternyata digunakan untuk sejumlah kegiatan para pejabat di Pemprov NTT," kata Tommy di sela-sela aksinya.

Tommy mengatakan pejabat yang menikmati dana Bansos ini tidak hanya dari eksekutif tetapi juga DPRD Provinsi NTT. Salah satunya kata dia adalah menyewa pesawat ke Kabupaten Flores Timur (Flotim) Rp 27,9 juta, sewa pesawat ke Rote Ndao dan Sumba Timur Rp 46 juta, dan sewa helikopter Rp 14 juta ke Kabupaten Timor Tengah Utara.