Diduga Terlibat Pembunuhan George Floyd, Lane Tidak Ditahan
jpnn.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta memastikan proses hukum terhadap pembunuh seorang warga kulit hitam asal Houston, Texas, George Floyd, tetap berlanjut baik di tingkat federal dan negara bagian.
"Sistem hukum di Amerika Serikat memproses kasus hukum atas kematian tragis George Floyd melalui penyelidikan yang masih berjalan di tingkat federal dan negara bagian," kata Kuasa Usaha Ad Interim AS untuk Indonesia, Heather Variava dalam sambutannya saat sesi seminar virtual, Jumat malam.
Pernyataan itu disampaikan Variava guna mengumumkan perkembangan terhadap kasus Floyd yang telah menarik perhatian banyak warga dunia.
Floyd tewas karena kehabisan napas setelah lehernya diinjak oleh Derek Chauvin, polisi di Kota Minneapolis, pada 25 Mei.
Kematian Floyd pun memicu aksi protes di puluhan kota AS dan kota-kota besar di Eropa, Asia, dan Amerika Latin.
Menurut Heather, Pemerintah AS mendukung unjuk rasa masyarakat, karena aksi itu merupakan salah satu upaya menguatkan masyarakat yang bebas dan terbuka.
"Amerika Serikat dan masyarakat yang bebas dan terbuka di seluruh dunia hanya dapat menjadi kuat melalui perdebatan antarwarga yang ditunjukkan saat mereka mengekspresikan haknya untuk bebas berpendapat dan bebas berkumpul," terang Variava.
Setidaknya, ribuan massa di beberapa kota di AS berunjuk rasa selama lebih dari dua pekan untuk memprotes sikap brutal kepolisian dan diskriminasi ras di Amerika Serikat.
Dari empat polisi Amerika Serikat yang diduga terlibat pembunuhan George Floyd, ada satu yang tidak ditahan.
- Survei Indikator: China Dipersepsikan sebagai Kawan Terdekat Indonesia
- Berlari dalam Suhu Dingin & Terpaan Angin, Misbakhun Capai Finis Chicago Marathon 2024
- Israel Siapkan Serangan Besar terhadap Republik Islam Iran, Amerika Ikut Dilibatkan
- Amerika Berjanji Tidak Akan Biarkan Israel Jadikan Lebanon seperti Gaza
- Mahasiswa President University Jawara Kompetisi Blockchain di Amerika Serikat
- BARAQ Bakal Demo Kedubes AS dan Kantor PBB