Didukung Banyak Kalangan: Kini Momentum Pemerintah Ambil Alih Freeport

Masalahnya, rencana investasi itu dipandang tak feasible. Pasalnya, periode kontrak perusahaan asal Paman Sam ini tinggal 6 tahun lagi. Secara sederhana, dengan mengglontorkan investasi sebesar itu sementara jeda kontrak tinggal beberapa tahun lagi, bisa saja Freeport belum mendapatkan dari investasi tersebut. “Jadi pemerintah perlu mempertimbangkan itu. Ini hal yang wajar,” katanya (19/11).

Meski dianggap wajar, Marwan ingin Indonesia sebagai negara pemilik sumber daya alam mendapat porsi yang layak sesuai konstitusi dan ikut berperan mengendalikan jalannya korporasi tambang Freeport.

”Kontrak diperpanjang, namun caranya harus berdaulat dan tetap menjaga martabat bangsa,” tegasnya.

Negosiasi harus dilakukan secara transparan dan menghasilkan yang terbaik bagi bangsa. Untuk, perlu lebih dulu penerbitan Perppu atau PP yang menyatakan bahwa sejak 2021-2025, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di Freeport. Dengan saham 9,3 persen yang saat ini dikempit pemerintah, itu tidak ada artinya.

Sebab, pemerintah tidak bisa menempatkan pengelola di Freeport. Nah, paling tidak Indonesia menguasai saham 30 persen sehingga negara visa menempatkan direksi. Untung jika saham pemerintah 51 persen sehingga bisa menjadi pengendali dan meletakkan direktur utama.

Ia mengusulkan pengambilalihan saham bisa dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau BUMN lainnya. Cara ini jauh lebih strategis ketimbang jika melalui IPO.

Dalam Perppu atau PP juga perlu diatur yakni kenaikan besaran royalti yang wajib disetor Freeport, yakni dari 4 persen menjadi 6-7 persen. Menurut Marwan perubahan ketentuan yang selama ini sudah diatur dalam UU bisa saja diubah sejauh itu menguntungkan bangsa.

Pengamat energi dari Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menuturka ada yang menarik saat pengumuman sikap pemerintah soal perpanjangan Freeport disampaikan oleh Menkopolhukam bukan Menko Perekonomian.