Didukung Banyak Kalangan: Kini Momentum Pemerintah Ambil Alih Freeport

”Keputusan (perpanjangan pada 2019) harusnya disampaikan oleh Menkoperekonomian. Karenanya ketika ini disampaikan oleh Menkopolhukam menjadi sangat menarik. Artinya publik bisa berasumsi bahwa karena Freeport sebuah perusahaan dari Amerika Serikat maka apabila terjadi reaksi keras dari Amerika maka ini bisa saja akan dihadapi secara politik dan keamanan,” katanya kemarin.

Membuat keputusan tidak memperpanjang kontrak Freeport, kata Sofyano pasti akan menimbukan reaksi keras dari pemerintah Amerika. Selain itu menunjukan ketidakadilan sikap pemerintah khususnya dikaitkan dengan perpanjangan kontrak Blok Mahakam yang telah terbukti kontrak dengan Total dan Inpex tidak dihentikan tetapi hanya merubah pola pembagian sahamnya saja.

Ketika untuk Freeport tidak diperpanjang kontraknya , maka itu dapat secara tegas dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia menolak adanya peran lanjutan Freeport pada penambangan emas di Indonesia. Seharusnya pemerintah lebih adil dalam bersikap ketika menghadapi persoalan Freeport dengan setidaknya membuat perlakuan yang sama dengan kasus Mahakam. (far/dil/lum)