Didukung Demokrat, tak Jaminan Pro Pilkada Langsung Menang
jpnn.com - JAKARTA - Dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dinilai belum menjadi jaminan RUU Pilkada opsi pilkada langsung bakal lolos menjadi UU jika pengesahan harus voting di parlemen.
Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Ardian Sopa, mengatakan dukungan pilkada langsung dari partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memang mengubah konstelasi politik di Senayan. Sebab, pendukung Pilkada langsung secara otomatis menjadi mayoritas, yakni 287 kursi di parlemen atau 51,79 persen.
Sedang kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung pilkada oleh DPRD, jumlah kursinya di parlemen 273.
"Pendukung Pilkada langsung memang jadi mayoritas, tetapi ini adalah hitungan matematis. Kita tahu ketika paripurna tidak semua orang bisa hadir, sehingga ketika proses voting masih sangat berbahaya, akan sangat riskan," kata Ardian di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (18/9).
Dia menilai, internal Demokrat sendiri belum begitu solid. Hal ini bisa berimbas ke para anggota fraksi Demokrat di DPR ketika proses pengambilan keputusan RUU pilkada nanti, yang dijadwalkan 25 September 2014.
"Tidak jadi garansi ketika sudah mendukung (Pilkada langsung) kemudian di akhirnya akan jadi kenyataan. Karena kita tahu bahwa partai Demokrat juga kesolidannya masih dipertanyakan. Apakah semua anggota DPR yang tidak terpilih lagi akan tetap perjuangkan instruksi partai ini," tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Dukungan Partai Demokrat terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dinilai belum menjadi jaminan RUU Pilkada opsi pilkada
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan