Digaji dari Dana BOS & KS, Banyak Honorer Terancam Tidak Masuk Database BKN

jpnn.com, JAKARTA - Pendataan honorer lewat aplikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak lama lagi dilaksanakan.

Pendataan dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Namun, seluruh tenaga non-ASN harus menyiapkan sejumlah dokumen penting, di antaranya KTP, kartu keluarga, ijazah terakhir, SK pengangkatan sebagai honorer, bukti pembayaran honorarium.

Salah satu syarat yang bikin honorer kalut adalah sumber gajinya dari APBN/APBD.

"Ini banyak yang tidak bisa masuk data kalau syaratnya harus dari APBN atau APBD untuk pembayaran gaji," ungkap Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Jambi Amaden kepada JPNN.com, Jumat (12/8).

Menurut Amaden, tidak semua honorer K2 digaji dari APBN/APBD.

Banyak yang hanya digaji dari dana komite sekolah (KS) maupun bantuan operasional sekolah (BOS).

Nasib yang sama juga dialami honorer non-K2.