Digaji Pemerintah, Honorer K2 Seharusnya Netral

Digaji Pemerintah, Honorer K2 Seharusnya Netral
Tenaga honorer K2 saat aksi unjuk rasa. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyayangkan dukungan Forum Honorer Kategori Dua (K2) DKI Jakarta terhadap pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

"Mestinya honorer tetap netral. Jangan memberikan dukungan kepada pasangan calon mana pun. Pilihan cukup di hati jangan dikukuhkan seperti itu," kata Indra kepada JPNN, Senin (17/4).

Apalagi, lanjutnya, masing-masing pasangan calon didukung oleh parpol berbeda. Dia menilai, tidak ada korelasi antara keinginan diangkat CPNS dengan dukungan. Sebab, yang menentukan adalah DPR dan pemerintah.

"DPR itu kan terdiri dari parpol-parpol juga. Pemerintah juga akan melihat ini sebagai bentuk ketidaknetralan," ucapnya.

Sementara itu, Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, tidak ada aturan khusus kepada honorer.

"‎Namun, mereka kan kerja dan digaji atau diberi insentif oleh instansi pemerintah. Sebaiknya tetap menjaga netralitas," terang Herman. (esy/jpnn)


Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyayangkan dukungan Forum Honorer Kategori Dua (K2) DKI Jakarta terhadap pasangan petahana Basuki Tjahaja


Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News