Digarap PLN, Resiko Lebih Kecil

JAKARTA - Gubernur Sumut Syamsul Arifin diharapkan bisa memahami bahwa potensi air yang ada di Asahan adalah aset nasional. Bila dia segera memberikan izin lokasi pembangunan proyek PLTA Asahan III kepada PT PLN (Persero), maka multiplier effeck yang bisa dirasakan rakyat Sumut akan sangat besar. Koordinator Working Group on Power Sector Restructuring (WGPSR), Fabby Tumiwa menyarankan agar Syamsul berani mencabut izin yang pernah diberikan Pemprov Sumut ke pihak swasta, yakni PT Badrajaya Swarna Utama (BSU).

Dijelaskan Fabby, sudah jelas kemampuan PT PLN jauh lebih baik dibanding perusahaan swasta tersebut. Bagaimana pun, lanjutnya, pihak pemberi pinjaman ke pemerintah, yakni Japan Bank for International Cooperation (JBIC), sejak awal sudah membuat risk profile. "Pihak yang memberi pinjaman tentu sudah mempelajari resikonya. Bila dikerjakan PLN pasti resikonya lebih kecil. Jika tiba-tiba ada keterlibatan modal pemda Sumut, ya tentu risk profile-nya akan ditinjau ulang oleh pemberi pinjaman," terang Fabby Tumiwa kepada JPNN di Jakarta, Kamis (15/4).

Kembali ke soal izin yang sudah telanjur diberikan ke pihak swasta. Fabby menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah ini memang perlu terobosan-terobosan berani. Bisa saja pencabutan izin dibarengi dengan pembayaran kompensasi. Berapa pengeluaran-pengeluaran riil pihak swasta itu, maka diganti oleh pemprov. "Karena gak akan pernah jadi proyek ini kalau masih terus keras kepala. Padahal, kebutuhan listrik wilayah Sumbagut itu terus tinggi," urainya.

Alasan lain perlunya mencabut izin itu, Fabby meragukan kemampuan PT SBU dalam mengerjakan proyek ini. "Resikonya lebih tinggi. Ini proyek infrastruktur besar. Saya ibaratkan, selama ini hanya jualan handphone, lantas mau buka restoran, maka dia tak akan berhasil pinjam modal ke bank," urainya.