Digugat Golkar, ICW-Fitra Balik Somasi

jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) akan mengajukan somasi terhadap Partai Golkar. Terkait gugatan DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Fitra.

"Kami meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk memerintahkan DPD Partai Golkar NTB mencabut gugatannya," kata peneliti ICW Donald Fariz saat jumpa pers di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta, Minggu (9/2).

Dia menjelaskan, gugatan yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar NTB telah salah alamat. Lantaran, koalisi mengupayakan transparansi di dalam partai politik. "Seharusnya bila mau menggugat bukan lembaganya tapi putusannya," kata Donald.

Menurutnya, sebagai partai besar, seharusnya Partai Golkar memberi contoh kepada partai lain dalam hal transparansi anggaran. Hal ini, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Di tempat sama, Sekjen Fitra Yenny Sucipto menjelaskan, yang dilakukan oleh lembaganya adalah bagian dari program nasional tranparansi anggaran parpol. "Ini sudah kita lakukan di tingkat DPP. Kita lanjutkan ke tingkat DPD. Pada tingkat DPD kita lakukan bertahap yang sekarang di lima wilayah," ujarnya.

Lima wilayah yang dipilih Fitra dalam tranparansi anggaran adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan NTB.

Namun, di NTB Fitra mendapat gugatan balik dari Partai Golkar. Padahal, sebelumnya Komisi Informasi Daerah (KID) dalam putusan Nomor 14/XII/KI-NTB/PS-A/2013 memerintahkan partai beringin itu untuk menyerahkan informasi yang diminta pemohon, dalam hal ini Fitra. Karena mengabulkan permohonan Fitra, DPD Golkar NTB menggugat KID dan Fitra dengan tuntutan sebesar Rp 1 miliar.

"Ini aneh, kita menjalankan amanat UU tapi malah dihalangi. Transparansi ini penting agar berbagai masalah seperti Hambalang yang menyeret petinggi Demokrat atau kasus impor sapi yang melibatkan petinggi PKS tidak terulang lagi," jelas Yenny.