Digugurkan, Bakal Calon Bupati Tuba Ngadu ke KPU
Rabu, 08 Agustus 2012 – 01:31 WIB
Ia menceritakan bahwa meskipun telah mengantongi rekomendasi dari PPP dan PBR, namun keputusan KPU Tuba berbicara lain. Dukungan PPP dan PBR dialihkan ke calon lain hanya karena mengaku sudah mendapatkan rekomendasi tanpa melakukan verifikasi faktual secara benar dan prosedural terhadap partai politik pengusung.
Baca Juga:
“Pada tahapan jadwal seharusnya KPUD Kabupaten Tulangbawang melaksanakan 2 (dua) kali pemeriksaan berkas, jadi memberikan kesempatan partai politik menyelesaikan masalah internal partai politik dahulu dan ada penelitian ulang dan wajib memberitahukan jika ada dualisme pengusung bakal calon bupati, bukan langsung menetapkan partai politik untuk calon lain/memihak calon lain,” katanya.
Frans mensinyalir adanya kejanggalan yang terjadi atas dukungan parpol pengusung tersebut dan KPU Kabupaten Tuba. Ia menduga bahwa dirinya memang sengaja dicekal agar tidak bisa mencalonkan sebagai bupati. “Adanya skenario besar yang dilakukan oleh KPUD Tulangbawang untuk menggagalkan pencalonan pasangan calon Frans Agung Mula Putra dan Darwis Fauzi (FRADA) agar tidak ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Tulangbawang,” tandasnya.
Makanya, ia meminta agar KPU Pusat segera menindaklanjuti laporannya. Frans juga mendesak agar KPU Pusat melakukan verifikasi ulang administrasi terhadap dukungan calon. “Harus ada verifikasi ulang, dan KPU Pusat harus memanggil lima anggota KPU Tulang Bawang dan 5 anggota KPU Provinsi Lampung untuk bisa menjelaskan duduk perkaranya,” tegas Frans.
JAKARTA - Bakal calon Bupati Tulang Bawang (Tuba), Provinsi Lampung, Frans Agung Mula Putra mendatangi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, di Jalan
BERITA TERKAIT
- MK Hapus Presidential Treshold, Ketua DPD Hanura Sultra: Konstitusi Kembali ke Tangan Rakyat
- Ambang Batas PT Dihapus, Pengamat Menyoroti Beban Anggaran & Kerja Penyelenggara Pemilu
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Pemerintah Perlu Berhati-hati soal Penghapusan Utang UMKM
- Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Angin Segar Bagi Rakyat
- Komisi IV DPR Mendukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani