Dihajar Masalah Poltik dan Hukum di Hari yang Sama, Netanyahu Makin Terpojok

jpnn.com, TEL AVIV - Masalah hukum dan politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terjadi secara bersamaan di persidangan korupsi terhadapnya dan di kediaman Presiden Reuven Rivlin, Senin (5/4).

Hakim memerintahkan Netanyahu untuk hadir di pengadilan atas argumen pembukaan jaksa untuk tiga kasus yang melibatkan tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Sementara itu, Presiden Reuven Rivlin akan memulai pembicaraan tentang siapa yang harus memimpin pemerintahan berikutnya setelah pemilihan umum keempat pada 23 Maret lalu gagal menghasilkan pemenang mutlak.

Di bawah hukum Israel, seorang perdana menteri tidak berkewajiban untuk mundur dari jabatannya selama menjalani kasus hukum, kecuali terbukti bersalah.

Namun, tidak ada menteri lain yang dilindungi dengan cara seperti itu, sehingga ada alasan hukum dan politik mengapa Netanyahu ingin tetap menjabat sebagai perdana menteri.

Netanyahu mengaku tidak bersalah. Dia berpendapat bahwa dirinya adalah korban dari "witch hunt" (mencari -cari kesalahan) secara politik oleh sayap kiri dan media untuk menggulingkannya. Dia juga mengatakan bahwa menerima hadiah dari teman tidak melanggar hukum.

Istilah witch hunt secara metaforis berarti penyelidikan yang biasanya dilakukan dengan banyak publisitas, konon untuk mengungkap aktivitas pemberontakan, ketidaksetiaan, dan sebagainya, tetapi dengan tujuan sebenarnya untuk mengintimidasi lawan politik.

Mengenai kemungkinan bisa tidaknya Netanyahu terjerat hukum penjara, tuduhan suap di bawah hukum Israel bisa diganjar dengan hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda. Sementara, tindak penipuan dan pelanggaran kepercayaan dapat dihukum hingga tiga tahun penjara