Dihukum Berat, Politikus Golkar Ajukan Banding

Dia mengatakan, JC sendiri adalah hak narapidana untuk dapat remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Bukan  hak untuk dituntut dan dihukum ringan.

"Kami tidak masalah DWP mendapatkan JC, namun tindakan BS haruslah diapresiasi oleh KPK demi preseden penegakan hukum ke depan," katanya.

Sebab, dengan dituntut dan divonis berat, kemungkinan tidak akan ada lagi yang mau mengembalikan melaporkan gratifikasi yang dianggap suap (pasal 12B UU Tipiko) ke KPK. 

"Toh akan tetap dihukum yang bahkan lebih berat dari inisiator atau kordinatornya," ujar Unoto. 

Sebelumnya diberitakan, KPK juga banding atas vonis. KPK menganggap hukuman Budi tidak sampai 2/3 tuntutan. Jaksa menuntut Budi sembilan tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti bersalah menerima suap sejumlah SGD 404,000 dari pengusaha Abdul Khoir. (boy/jpnn)