Dijerat Empat Dakwaan, Gayus Mengaku Tak Paham
Sidang Pertama, Terancam 20 Tahun
Kamis, 09 September 2010 – 07:07 WIB

Dijerat Empat Dakwaan, Gayus Mengaku Tak Paham
JAKARTA - Aktor utama kasus skandal mafia pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rabu (8/9), Gayus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Jaksa penuntut umum (JPU) membeber empat perbuatan Gayus yang dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan setebal 24 halaman yang mengakibatkan dia terancam hukuman maksimal 20 tahun. Mantan pegawai Ditjen Pajak itu dijerat empat dakwaan yang disusun secara kumulatif.
Baca Juga:
Dalam dakwaan pertama, jaksa mengungkapkan perbuatan Gayus yang menyalahgunakan wewenang terkait dengan pemeriksaan pajak di PT Surya Alam Tunggal (SAT). Awalnya, pada Januari 2007, PT SAT menyelesaikan kewajibannya selaku wajib pajak, yaitu membayar pajak kurang bayar Rp 487,2 juta.
Namun, beberapa hari kemudian PT SAT mengajukan permohonan keberatan. ''Alasan keberatan adalah adanya kesalahan pemeriksa dalam menerapkan peraturan perpajakan,'' kata jaksa Rhein Singal. Selanjutnya, berbekal surat yang diterima Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak, Gayus mendapat tugas meneliti formal dan membuat resume awal.
JAKARTA - Aktor utama kasus skandal mafia pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan mulai mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rabu (8/9), Gayus duduk
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD