Dikebut di Masa Lame Duck, 4 RUU Ini Dipertanyakan Legitimasinya

Menurutnya, ini semakin membuka celah lahirnya dwifungsi TNI yang membuat tentara jauh dari kata profesional sehingga tidak efektif melakukan fungsi-fungsi yang memang menjadi amanatnya. 

"Ini kemudian semakin berpotensi banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan juga penyalahgunaan kekuasaan akan semakin tinggi," ujar Dimas.

Kementerian Sekretariat Negara sudah menerima draf revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Draf tersebut masih dalam kajian untuk proses selanjutnya.

"Saat ini masih dalam penelaahan untuk proses selanjutnya," ujar Stafsus Presiden Jokowi Bidang Hukum, Dini Purwono, pada Jumat (13/06) lalu. 

RUU POLRI

Perubahan usia dinas yang sama diusulkan dalam RUU Polri, sehingga anggota kepolisian bisa berdinas hingga usia 60 tahun sementara polisi yang menduduki jabatan fungsional dapat bekerja sampai 65 tahun, dan perwira tinggi bintang empat diusulkan dapat diperpanjang masa dinasnya maksimal dua kali lewat keputusan presiden.

Kewenangan Polri juga diusulkan diperluas dalam RUU Polri. DPR mengusulkan penambahan tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 14. 

Kawasan yurisdiksi Polri di Pasal 6 juga ditambah hingga wilayah perwakilan RI di luar negeri yang punya kekebalan diplomatik, kapal laut berbendera Indonesia di laut internasional, pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia, serta ruang siber.

Pada Pasal 16 huruf q usulan UU Polri disebut bahwa kepolisian bisa mengajukan pelambatan, pemutusan hak akses hingga pemblokiran dalam proses pidana.