Dikecam, DPRD Persoalkan Ijazah Pemenang

SIANTAR -- Sejumlah kalangan mengecam keinginan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Marulitua Hutapea SE, untuk memverifikasi ijazah bupati terpilih, Hulman Sitorus. Mestinya, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sudah tak ada lagi persoalan administrasi yang mengganjal usulan pengesahan pengangkatan pasangan Hulman Sitorus--Koni Ismail Siregar (HOKI) sebagai walikota-wakil walikota Pemantangsiantar periode 2010-2015.

DPRD diharapkan tidak mempersulit proses administrasi, agar pasangan HOKI bisa dilantik sesuai rencana, yakni 25 Agustus mendatang. ""Saya kira melakukan verifikasi ijazah Hulman bukan tugas Ketua DPRD, tapi tugas dari KPU. Dan tentang ijazah itu sendiri sudah dikaji oleh Mahkamah Konstitusi. Adanya kegiatan pimpinan DPRD yang ikut-ikutan memverifikasi ijazah Hulman saya kira sebuah tindakan yang tidak dewasa dalam berpolitik. Kalau sifat pimpinan DPRD seperti ini, berarti lembaga ini tidak lagi mewakili aspirasi rakyat," ungkap Rannys Anyer Simbolon SP, politisi Partai Hanura Kota Siantar, salah satu partai politik pendukung HOKI.

Sikap Ketua DPRD itu, lanjut Rannys, menunjukkan dewan lebih mewakili aspirasi sekelompok orang atau sekelompok kepentingan. "Dan rakyat yang memilih mereka ini tentu tidak ingin melihat wakilnya berbuat seperti itu. Masyarakat sudah menunggu kepastian pelantikan, setelah ada putusan MK," tegasnya. Diingatkan, HOKI adalah pilihan rakyat Siantar dengan jumlah dukungan lebih 30 persen.

Sikap senada dikatakan mantan anggota Pepabri Kota Siantar, Masriuli Panjaitan, menyebutkan keinginan pimpinan DPRD memverifikasi ijazah Hulman sebagai tindakan berlebihan dan terlihat adanya kepentingan politik pribadi dan golongan tertentu. "Harapan saya sebagai warga Siantar, agar pimpinan DPRD bersifat legowo dan dewasa. Jangan menghalang-halangi rencana pelantikan HOKI. Malah kalau bisa, mempermudah segala sesuatunya menuju proses pelantikan itu. Karena HOKI dan semua anggota yang ada di DPRD ini adalah pilihan rakyat," ungkapnya.