Dikecil-kecilkan, Dibesar-besarkan

Hebatnya, tiket tariff tiket  mahal itu bisa diperolehnya meski tak pernah dipakai dan dibayarkan. Ini sudah rahasia umum, dan banyak yang melaksanakannya, termasuk untuk tarif hotel selama bertugas. Hitung saja berapa jumlah pejabat di negeri ini, dan berapa kali mereka bolak-balik naik pesawat ke luar kota dalam masa jabatannya. Memang tak main generalisasi. Tapi cerita ini sudah sangat pop.

Melirik Jembarana

Mungkin, eloklah jika para pejabat menoleh kepada Bupati Jembarana, Prof. Dr. I Gede Winasa, drg. dan Wakil Bupati Putu Artha, S.E yang menekan habis-habisan  fenomena mark-down dan mark up tersebut dalam masa tugasnya. Syahdan, hasilnya, luar biasa. Dalam masa 2001-2003, PAD Jembarana meningkat hampir 200%, dari 4,7 milyar menjadi Rp. 9,2 milyar.

Di sisi belanja, untuk menghindari mark-up dibentuk Tim Standarisasi Harga (dari aparat lintas departemen) dan Tim Independen (dari perguruan tinggi). Kedua tim memastikan dan memberikan jaminan bahwa harga barang dan jasa dalam proyek APBD sesuai dengan harga pasar.

Bupati Jembrana juga membarenginya dengan melakukan reformasi birokrasi. Misalnya, dari jumlah lembaga yang 21 diciutkan menjadi sebelas. Dalam kaitannya dengan ukuran birokrasi mereka menerapkan prinsip pertumbuhan negatif ( tidak merekrut pegawai baru, tidak mengganti pegawai yang pensiun). Pegawai dituntut lebih berdisiplin tapi pada saat yang sama mereka juga mendapat insentif tambahan.