Dikecil-kecilkan, Dibesar-besarkan

Bupati Jembrana telah mengatasi penyebab korupsi, baik karena tingkat kesejahteraan (sistem gaji) yang kecil, maupun karena rendahnya etika dan moral birokrasi pemerintah. Memang tidak selalu karena bergaji kecil lalu pegawai pemerintah melakukan korupsi. Terbukti, banyak pejabat pemerintah yang bergaji dan berfasilitas lebih dari cukup, toh masih tetap korupsi.

Sesungguhnnya, dalam kasus korupsi, bangsa ini tidak sedang menghadapi orang yang lapar, melainkan orang yang rakus. Orang lapar yang merampok lebih dapat “dimaklumi” ketimbang orang yang berkecukupan tetapi masih juga merampok.

Repotnya, “orang rakus” itu punya kekuasaan. Jika demikian, haruskah kekuasaannya “dipangkas”? Saya kita iya. Caranya dengan check and balances. Tak hanya oleh DPR dan DPRD. Tetapi juga oleh masyarakat. Seluruh anggaran pemerintah harus diumumkan secara terbuka di website karena toh sudah ada teknologi informasi.

Nah, sebelum disahkan oleh DPR-DPRD – termasuk anggaran untuk wakil rakyat ini – ada waktu yang cukup bagi rakyat untuk memeriksanya: pantaskah atau tidak? Jika tak semua rakyat memahaminya, minimal ada perguruan tinggi yang membantu masyarakat untuk melakukan penilaian. Wajar atau tidak nilainya? Misalnya, soal tilam, tisu, parfum  dan berbagai tetek bengek lainnya.