Dikhawatirkan jadi Sarana Kooptasi

Ganjar mengatakan, jika materi pembekalan hanya sebatas masalah teknis administratif pemerintahan, dia setuju. Dia pun setuju dengan materi tentang kebangsaan. Hanya saja, katanya, pemahaman mengenai kebangsaan sangat multi tafsir dan biasanya digunakan sebagai pintu masuk mengkooptasi kepala daerah. Karenanya, dia berharap agar pembicara atau narasumber yang menyampaikan materi kebangsaan, berasal dari orang yang netral.

Ganjar mengatakan, nantinya dia akan bertanya kepada peserta orientasi yang berasal dari PDIP. Dia pun menilai, mendagri tidak bisa memaksakan para kepala daerah untuk ikut orientasi itu. "Kepmendagri itu seolah-olah seperti Undang-undang. Sebetulnya kan tidak. Kepmendagri itu tidak bisa memaksakan," ujar Ganjar.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebenarnya orientasi itu tidak perlu karena kepala daerah yang menjagokan adalah partai politik. Dan partai politik sendiri, lanjutnya, juga akan memberikan orientasi kepada para jagonya yang terpilih di pilkada. "Partai kan juga tidak diam juga. Partai juga bergerak membentuk orientasi sendiri, diskusi, dan seterusnya," imbuhnya.

PDIP sendiri, kata Ganjar, tidak secara khusus akan membuat acara orientasi. Namun, ajang pertemuan para pengurus partai juga bisa menjadi sarana memberikan pembekalan bagi kader yang menjadi kepala daerah. "Biasanya dimasukkan dalam rakernas," katanya.