Dikhawatirkan Perpanjangan KKS Blok Mahakam jadi Mesin ATM

JAKARTA - Pengamat Perminyakan, Kurtubi mendesak pemerintah segera memutuskan status pengelolaan Blok Mahakam, Kalimatan Timur. Dosen Universitas Indonesia itu khawatir, jika status pengelolaan ladang gas terbesar di Indonesia  digantung maka akan membuka peluang dijadikan lahan untuk mengeruk keuntungan.

"Kita khawatir ini dijadikan sumber ATM (Automated Teller Machine). Makanya Pemerintah harus tegas mengumumkan perusahaan yang berhak mengelolanya. Kalkulasi di atas kertas, permohonan perpanjangan kontrak perlu mengeluarkan uang," kata Kurtubi kepada JPNN, Senin (1/4).

Makanya, Kurtubi meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Total E & P. "Semua harus terlibat melakukan pengawasan, bukan hanya masyarakat dan DPR, tapi juga media," ucapnya. 

Blok Mahakam saat ini dikelola oleh dua perusahaan asing, Total E & P milik Prancis dan Inpex Corporation dari Jepang. Statusnya kontrak kerjasama (KKS) dengan Pemerintah.