Dikritik, Pelesiran Jalan Terus

"Kalau saja pemerintah dan DPR mau memotong anggaran belanja perjalanan, setengahnya saja, kita tidak perlu berutang untuk program penanggulangan kemiskinan, seperti BOS dan PNPM, sebesar Rp 7,4 triliun itu," sesalnya.

Di gedung parlemen, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengakui anggaran Rp 19,5 triliun untuk kunjungan kerja pemerintah, termasuk presiden dan DPR, pada 2010 terlalu besar. "Saya secara pribadi terkejut dengan angka itu," kata Pram, begitu dia biasa disapa, kemarin (20/9). Menurut dia, kegiatan kunker adalah proses yang perencanaannya cukup lama.

Tanpa bermaksud membela, lanjut dia, sebenarnya proses kunker itu harus dilihat secara proporsional. Memang, ada kunker luar negeri yang tidak memberikan manfaat. "Namun, tidak semua studi banding (luar negeri) itu salah," ujar Pram.

Dia mencontohkan, evaluasi itu dilakukan dengan tidak memaksa setiap pembahasan RUU melalui studi banding ke luar negeri. Namun, jika memang perlu, kunker ke luar negeri juga harus dilakukan. Hal itu penting demi membandingkan kemajuan yang sudah dicapai negara lain dalam sejumlah objek RUU. "Kita juga tidak boleh seperti katak dalam tempurung," ujarnya.