Dilarang ke Senayan, Parade Nusantara Kecewa

Menurutnya, larangan ini terkesan sebuah sikap yang sangat otoriter dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Padahal, perlu dipahami bahwa pemerintahan desa adalah sebuah pemerintahan yang otonom dan berhak memperjuangkan kesejahteraan masarakatnya.

Terpisah wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Parade Nusantara Provinsi Jawa Barat, Eddy Anwar Dj sudah menduga sikap Pemkab Majalengka yang akan menghalangi perjuangan masyarakat desa dalam memperjuangkan kesejahteraannya.

Menurut dia, fenomena semacam ini dinilainya hanya ada di Kabupaten Majalengka. Pasalnya, setelah dicek ke Kabupaten lain se-Jawa Barat, tidak ada pemkab lain yang bersikap menghalang-halangi.

Padahal, rencana pengerahan massa kepala desa maupun perangkatnya ke Jakarta nanti, sudah dijamin tidak akan meninggalkan tugas di desa.