Diminta Akur Dengan Kepala Daerah

Sulistyo menjelaskan, alangkah lebih baiknya jika hubungan antara kepala daerah dengan guru harus harmonis. Menurut Sulistyo, jika hubungan kedua belah pihak ini renggang, maka akan mengganggu peningkatan kualitas pendidikan di daerah.

Misalnya, jika terjadi perseteruan antara kepala daerah dengan guru maka akan sulit menuntut kebijakan-kebijakan yang pro guru. Sebaliknya, jika guru dengan kepala daerah tidak akur maka persoalan-persoalan pendidikan di lapangan tidak bisa dengan lancar diterima bupati atau walikota. "Intinya harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah," tandasnya.

Terkait peluang untuk melayangkan gugatan jika ada mutasi asal-asalan, Sulistyo mengatakan sulit diterapkan di lapangan. Kalaupun gugatan muasi asal-asalan ini sampai masuk di pengadilan, akhirnya-akhirnya guru kesulitas untuk mengalahkan keputusan bupati atau walikota.

Pihak PB PGRI sendiri memprediksi jika budaya mutasi massal guru PNS di daerah masih berlangsung di tahuan ini. Sulistyo mengatakan, pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan beberapa walikota dan bupati dari seluruh penjuru Indonesia. Dalam pertemuan ini, PB PGRI akan mengupayakan komitmen kepada seluruh bupati atau walikota untuk hati-hati dalam menjalankan gerbong mutasi guru.